Sosialisasi pengelolaan dana desa dan TP4D Kejari Kulon Progo

Kamis, 24 Agustus 2017 15:11:58 - Oleh : Perenc Keu

Kejaksaaan Negeri Kulon Progo menggelar sosialisasi pengelolaan dana desa dan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), yang diselenggarakan pada hari Kamis (24/8) di Aula Kejaksaan Negeri Kulon Progo. Acara yang dibuka oleh Kepala Kejari Kulon Progo, dihadiri Bupati Kulon Progo, yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra, TP4D, Inspektur Daerah, Camat-camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Kulon Progo.

 

Kepala Kejaksaan Negeri Wates, Edwin Kalampangan Asi, SH dalam pembukaan acara menyampaikan sosialisasi pengelolaan dana desa ini bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan agar perangkat desa mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel, sehingga tidak berdampak adanya proses hukum.

 

Bupati Kulon Progo dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesra, Arif Sudarmanto, SH, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan sosialisasi, dan berharap bisa menambah wawasan bagi perangkat desa dalam mengelola dana desa agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan.

 

Inspektur Daerah, Drs. Riyadi Sunarto, selaku nara sumber dalam paparannya menyampaikan materi terkait pengelolaan keuangan desa meliputi meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Inspektur Daerah juga menyampaikan gambaran secara umum permasalahan-permasalahan pengelolaan keuangan desa-desa di Kabupaten Kulon Progo yang merupakan rangkuman dari temuan dan rekomendasi dalam Laporan hasil Pemeriksan yang telah dilakukan Inspektorat Daerah.

 

Selanjutnya  Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Kulon Progo menyampaikan materi terkait tugas TP4D yaitu mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif di tingkat daerah. Terkait pengelolaan dana desa, TP4D bekerjasama dengan Inspektorat Daerah untuk melakukan pendampingan dan pengawasan sebagai upaya pencegahan timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan kerugian negara dalam penggunaan dana desa.

« Kembali | Kirim | Versi cetak