Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) / PPM

Senin, 27 Agustus 2018 12:45:37 - Oleh : Inspektorat Daerah KP

Senam Jumat Pagi 12 Juli 2019

Pengajian Inspektorat Daerah

Senam Jumat Pagi 5 Juli 2019

Koordinasi dalam rangka Penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2019

Senam Jumat Pagi

Hari Jum’at, 24 Agustus 2018, pukul 08.30, bertempat di Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo diadakan Pelatihan Kantor Sendiri / Program Pelatihan Mandiri terkait Reviu RKA-SKPD/OPD dengan narasumber dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Bpk. Kasijan, S.IP., M.Si dan Kristina Wiwien I, A.Md, dengan peserta Karyawan/ti Inspektorat Daerah Kulon Progo khususnya Tim yang akan mereviu RKA-SKPD/OPD.

Sudah menjadi kewajiban bagi Karyawan/ti Inspektorat Daerah Kab. Kulon Progo yang selesai mengikuti diklat harus mempresentasikan/menularkan ilmu yang didapat dari Diklat kepada teman-teman, Bpk. Kasijan, S.IP., M.Si dan Kristina Wiwien I, A.Md, telah selesai mengikuti Diklat Reviu RKA-SKPD/OPD pada tanggal 6-10 Agustus 2018 di Kantor Pengelola Diklat BPKP Denpasar Bali dengan anggaran PNBP Inspektorat Daerah Kab. Kulon Progo.

Tujuan pelaksanaan PKS/PPM Reviu RKA-SKPD/OPD adalah agar SDM/Tim yang akan mereviu RKA ke SKPD/OPD siap dan mampu melaksanakan Reviu RKA.

Mulai tanggal 30 Agustus s/d 8 September 2018 Inspektorat Daerah Kab. Kulon Progo akan melaksanakan Reviu RKA ke 42 SKPD/OPD se Kabupaten Kulon Progo.

Fokus Reviu RKA-SKPD/OPD adalah Pengujian terbatas terhadap penyusunan hingga penetapan dokumen RKA-SKPD/OPD.

Metodologi Reviu dengan pengumpulan data/informasi, wawancara dan analisis terhadap data perencanaan dan penganggaran.

Dokumen pendukung dalam penyusunan RKA-SKPD dan RKA dapat berupa antara lain Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rancangan Anggaran Biya (RAB), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Analisis Standar Biaya (ASB) dan Standar Satuan Harga (SSH).

Penting bagi APIP untuk melaksanakan reviu apakah dokume pendukung, penyusunan RKA-SKPD/OPD telah lengkap, uraian yang terdapat dalam dokumen tersebut relevan dengan kegiatan yang direncanakan dan RKA yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Kebijakan penganggaran Tahun 2019 didasarkan prinsip money follow program, yaitu dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tuga fungsi semata.

Melihat prinsip-prinsip penganggaran tersebut maka focus reviu juga diarahkan untuk menilai 3E (efisien, ekonomis dan efektif) program dan kegiatan yang dianggarkan oleh SKPD.

 

#cdr/18

« Kembali | Kirim | Versi cetak