Sosialisasi IAC dan UPG

Rabu, 3 Oktober 2018 10:17:20 - Oleh : Inspektorat Daerah KP

Senam Jumat Pagi 12 Juli 2019

Pengajian Inspektorat Daerah

Senam Jumat Pagi 5 Juli 2019

Koordinasi dalam rangka Penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2019

Senam Jumat Pagi

Sosialiasasi Internal Audit Charter dan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2017 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi, dilaksanakan tanggal 25 – 26 September 2018 di Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, dengan narasumber dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Sosialisasi pada hari pertama tanggal 25 September 2018 diikuti oleh OPD Dinas dan Badan, sedangkan hari kedua tanggal 26 September 2018 diikuti oleh Kecamatan se Kabupaten Kulo Progo

Maksud disusunnya Piagam Audit Intern ini adalah memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah. Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) adalah pernyataan formal yang menjelaskan visi, misi, nilai tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggungjawab Inspektorat Daerah selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di Daerah dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait yang merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan.

Tujuan Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) :

a. memberikan penegasan dan komitmen dari Bupati tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintahan Daerah;

b. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;

c. menumbuhkembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti : integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, kepatuhan hukum dan perundang-undangan dalam penyelenggarakan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

d. menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.

Tujuan Pengendalian Gratifikasi dari Peraturan Bupati Kulon Progo ini sebagai berikut:

a. sebagai pedoman kepada Pejabat/Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pejabat/Pegawai tentang gratifikasi;

c. meningkatkan kepatuhan Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan gratifikasi;

d. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;

e. membangun integritas Pejabat/Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan f. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Daerah.

Materi Perbup UPG dapat diunduh disini  dan draft Sk Tim UPG dapat diunduh disini 

 

##cdr'18

« Kembali | Kirim | Versi cetak