Audiensi Bupati Kulon Progo bersama BPK RI Auditorat Utama Keuangan Negara III

Rabu, 7 November 2018 02:47:55 - Oleh : Sub Bag PK

Senam Jumat Pagi 12 Juli 2019

Pengajian Inspektorat Daerah

Senam Jumat Pagi 5 Juli 2019

Koordinasi dalam rangka Penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2019

Senam Jumat Pagi

“Bayangkan jika 1 baju batik harganya Rp 50.000. Jika yang beli baju batik 8.000 PNS dan 80.000 pelajar di Kulon Progo, maka ada Rp 4,4 milyar hanya untuk beli baju batik. Itu cukup untuk menghidupi 1000 orang. Tiap tahun tentu ada pembelian ulang untuk siswa baru atau PNS ganji baju yang sudah jelek atau kekecilan. Ini tentu akan mem memberi nilai ekonomis lebih bagi warga Kulon Progo, untuk meningkatkan kesejahterakan melalui kemandirian lokal”. Demikian yang disampaikan Hasto Wardoyo, Bupati Kulon Progo, saat menanggapi audiensi bersama BPK-RI Auditorat Utama Keuangan Negara III, di Ruang Rapat Menoreh, Komplek Pemda Kulon Progo, (6/11). Selain Bupati, dan Inspektur Daerah, Drs. Riyadi Sunarto, sebagai moderator, hadir perwakilan OPD dari Bappeda, BKAD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB, perwakilan Desa serta beberapa pendamping Desa yang ada di Kulon Progo.

Audiensi dengan Topik “Integrasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Khususnya terkait Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Prioritas Nasional Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan pada Lingkup RPJMN 2015-2019”, merupakan agenda BPK-RI Auditorat Utama Keuangan Negara III, dalam rangka Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Prioritas Nasional Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018, khususnya penggunaan Dana Desa yang sudah digulirkan Pemerintah Pusat sebagai stimulus pembangunan di desa-desa.

Azwar Fahmi, Pengendali Teknis BPK-RI Auditorat Utama Keuangan Negara III, menuturkan bahwa, keberhasilan program “Bela & Beli Kulonprogo” yang digagas Bupati Hasto Wardoyo, merupakan salah satu alasan Tim dalam menjadikan Kulon Progo, sebagai sampel uji petik Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Prioritas Nasional Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018.

Hasto menambahkan, bahwa semenjak menjabat Bupati Kulon Progo, dirinya juga mewajibkan setiap PNS membeli beras produksi petani Kulonprogo, 10 kg/bulan. Bahkan beras raskin yang dikelola Bulog setempat, kini menggunakan beras produksi petani Kulonprogo. PDAM Tirta Binangun sebagai BUMD juga didorong untuk berinovasi dengan mengembangkan usaha berupa Air kemasan merk AirKu (Air Kulonprogo). Selain menyumbangkan PAD, keberadaan air kemasan ini membangkitkan kebanggaan warga setempat dengan mengkonsumsi air produk sendiri. Dalam perkembangannya AirKu kini mampu menguasai 25 persen pasar air kemasan di Kulonprogo. Terkait dengan pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport, Bupati Kulon Progo juga telah berkomunikasi dengan Angkasa Pura, agar kebutuhan air di bandara tersebut, diserahkan kepada PDAM.

Berkenaan dengan topik audiensi, selanjutnya Muhadi, sebagai perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB, memaparkan tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, terutama kaitannya dengan penggunaan Dana Desa yang sudah digulirkan Pemerintah pusat, dilanjutkan dengan tanggapan dari Bappeda Kulon Progo terkait dengan perencanaan pembangunan serta BKAD yang menyampaikan seputar mekanisme pencairan Dana Desa yang sudah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

(Mr.M)

« Kembali | Kirim | Versi cetak