Pembukaan Forum Bidang Akuntabilitas Pemda

Bertempat di Aula Pulau Bidadari, Hotel Mercure – Jakarta dilaksanakan Pembukaan Forum Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, dengan tema “Dengan Implementasi SPIP Kita Percepat Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah” oleh Deputi Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PKD) BPKP Iman Bastari pada Senin, 30 April 2012.


Acara Forum Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah yang akan berlangsung dari tanggal 30 April sampai dengan 3 Mei 2012 ini dihadiri oleh para Direktur di lingkungan Kedeputian PKD dan peserta dari seluruh Perwakilan BPKP yang ada di seluruh Indonesia. Tiap-tiap perwakilan BPKP mengirimkan seorang Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD), seorang Pengendali Teknis (Dalnis), dan seorang Ketua Tim.

Pada pidato arahannya yang bertajuk “Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Penugasan Pendampingan/ Bimtek SIMDA dan Tugas Permintaan Audit/Clearance/Klaim Pihak Ketiga di Daerah”, Deputi PKD BPKP Iman Bastari mengharapkan para peserta forum agar dalam melakukan penugasan di daerah baik pendampingan maupun audit haruslah benar-benar direncanakan dengan sebaik-baiknya dan mengidentifikasikan risikonya.

Dalam pemilihan tim untuk penugasan pendampingan/audit, Iman berpesan kepada peserta forum agar memilih tim yang tepat dan telah mendapatkan pembekalan terkait penugasan yang akan  dilakukannya. Hal ini penting untuk menjaga kualitas output pendampingan/audit tersebut, sehingga tidak ada pemda yang komplain atas hasil pendampingan/audit yang dilaksanakan oleh BPKP.

Selain itu, Iman juga berujar kepada peserta forum untuk mengimplementasikan profesionalisme auditor. Implementasi tersebut dilakukan dengan melaksanakan standar umum (kompetensi dan pelatihan yang memadai, independensi, dan kemahiran profesional), dan standar pekerjaan lapangan (perencanaan yang baik dan supervisi yang memadai, pemahaman yang memadai atas pengendalian intern, dan bukti yang kompeten). Semua itu harus dilakukan dengan mempertimbangkan risiko (inherent risk, control risk, dandetection risk) dan lingkungan pengendalian.

Pada forum ini, beberapa materi yang akan dibahas selama pelaksanaan forum adalah terkaitProbity Audit Pengadaan Barang dan Jasa pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pemda, Penyelenggaraan SPIP, Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemda, Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemda, Audit Kinerja Pelayanan Pemda (AKPPD) dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemda (EKPPD), Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) dan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK), dan beberapa current issue di Provinsi Jawa tengah dan Kalimantan Timur.

(Humas BPKP Pusat – HJK)