Pada  Hari Senin tanggal 6 Mei 2013,  BPK Perwakilan DIY  telah melakukan  pertemuan akhir pemeriksaan (exit briefing)   terhadap audit  Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Exit Pemeriksaan ditandai dengan pamitan Tim Pemeriksa BPK kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Penyampaian pamitan Tim Pemeriksa BPK dilakukan oleh Ketua Tim Pemeriksa  BPK Eka Putri  M. Beserta anggota disampaikan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang diterima oleh Wakil Bupati didampingi  Sekretaris Daerah, Asisten Adminstrasi, Inspektur Daerah, Kepala DPPKA dan beberapa pejabat struktural dan fungsional auditor di lingkungan Pemkab Kulon Progo.

Dalam penyampaiannya, BPK mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pemkab Kulon Progo atas proses pemeriksaan dapat berjalan dengan tertib dan lancar. BPK juga menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan  dalam rangka memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi.  Dituturkan pula, kriteria atau parameter dalam memberikan opini mencakup Kesesuaian dengan Sistem Akuntansi  Pemerintahan (SAP),  Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures), Kepatuhan terhadap  peraturan perundang-undangan, dan  Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).  BPK  mengakui bahwa telah ada peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah kabupaten Kulon Progo dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga Tim BPK juga berharap bahwa hasil  pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah TA 2012 akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dimana hasilnya baru akan disampaikan BPK pada akhir bulan Mei ini.

Terhadap penyampaian BPK, Bapak Wakil Bupati menanggapi dengan ucapan terima kasih pula  atas pemeriksaan yang dilakukan BPK selama kurang lebih satu bulan.  Wakil Bupati berharap bahwa Kulon Progo untuk laporan pemeriksaan LKPD 2012 ini dapat memenuhi kaidah-kaidah atau kriteria Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  karena telah diakui BPK pula,  bahwa telah ada peningkatan pengelolaan dalam laporan keuangan pemerintah kabupaten Kulon Progo. Ditambahkan Wakil Bupati, Pemerintah kabupaten Kulon Progo telah melakukan  upaya keras, melipatgandakan energi dan tenaga  dalam memperbaiki tata kelola, SPI, dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Bahkan dalam penataushaan aset pun telah dilakukan peningkatan pengelolaan mulai dari SKPD sampai dengan unit pelaksana dinas bahkan sekolah-sekolah. Sehingga capaian WTP yang selama ini telah diidam-idamkan mudah-mudahan dapat terkabul.

Pertemuan akhir  pemeriksaan (exit briefing) dipandu oleh  Sekretaris Daerah dalam situasi  terara, terkendali, kondusif, sangat “cair”   dan berlangsung  akrab tetapi tetap khidmat.(dmt)

Source: