Inspektorat Daerah Kabupaten Kulonprogo kembali menyelenggarakan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Tahun 2012 yang mengambil tempat di Balai Diklat Yayasan Dharmais, Pengasih. Kab. Kulonprogo, Rabu (12/12).
Gelar Pengawasan Daerah Kab. Kulonprogo Tahun 2012 merupakan media untuk melaporkan hasil kinerja pengawasan Inspektorat Daerah kepada Bupati dan penyampaian informasi umum mengenai hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kab. Kulonprogo Semester II Tahun 2011 s.d. Semester I Tahun 2012 kepada pihak-pihak terkait.
Acara ini diikuti oleh 150 peserta yang terdiri dari obyek pemeriksaan yaitu dari SKPD sebanyak 39 orang, Pemerintah Desa sebanyak 39 orang dan 41 orang dari LKM (Lembaga Keuangan Mikro) serta auditor di lingkungan Pemerintah Daerah Kulonprogo sebanyak 31 orang. Acara diawali laporan penyelenggaraan oleh Ketua Panitia, Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian Dra. Dwi Surahmi Nursiah dan dibuka oleh Wakil Bupati Kulonprogo Drs. H. Sutedjo.
Acara dibuka oleh Wakil Bupati Kulonprogo, Drs. H. Sutedjo mewakili Bupati Kulonprogo. Dalam sambutannya Drs. H. Sutedjo mengatakan bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), diperlukan peran pengawasan internal pemerintah secara optimal dan berkualitas.
Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan perundang-undangan.
Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean government dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Selanjutnya, Drs. H. Sutedjo menambahkan, bahwa peran aparat pengawasan internal pemerintah sampai saat ini mengalami pergeseran dari peran sebagai watchdog hingga consultant dan catalyst.
Peran watchdog merupakan fungsi pengawasan untuk meyakinkan bahwa tidak ada kesalahan dan penyimpangan terjadi atas pelaksanaan program dan kegiatan sangat penting dalam tahap penegakan kebijakan (compliance).
Peran consultant, melengkapi peran sebelumnya, yaitu mengevaluasi dan memberikan masukan kecukupan dan keandalan pengendalian.
Peran catalyst merupakan konsep terbaru Internal Auditor untuk meyakinkan bahwa program dan kegiatan secara berkelanjutan memperlihatkan perbaikan kinerja (performance) yang seyogyanya mampu membawa mencapai nilai, tujuan dan sasaran utama melalui proses quality assurance.
Sementara Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Perwakilan BPKP Prov. D.I.Yogyakarta, Muhammad Masykur memberikan pemaparan tentang “Penerapan SPIP dalam Upaya Mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian”.
Selain itu hadir juga dari Inspektorat Daerah DIY, Drs. Sarono Tamtomoyudho yang memberikan paparan tentang Zona Kelemahan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Aset Serta Pengadaan Barang dan Jasa.
Dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo hadir Kepala Bagian Organisasi, Drs. Yohanes Irianta, M.Si. yang menyampaikan paparan tentang Optimalisasi Fungsi Pengawasan dan Pengendalian dan Reformasi Birokrasi.
Selanjutnya, Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo Arif Sudarmanto, S.H. menyampaikan hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012, terdiri dari Pemeriksaan Berkala / Reguler, Pemeriksaan Khusus / Tematik Program / Kegiatan SKPD, Pemeriksaan Khusus / Tematik LKM Binangun, Pemeriksan Khusus / Tematik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemeriksaan Kasus. Arif Sudarmanto, S.H. juga menyampaikan hasil analisis temuan yang paling sering dijumpai dalam pemeriksaan, baik temuan dalam Pemeriksaan Berkala/Reguler, temuan dalam Pemeriksaan Khusus/Tematik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maupun temuan dalam Pemeriksaan Khusus/Tematik Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun. (punk)