Penyerahan LHP BPK-RI atas LKPD 2016

Rabu, 31 Mei 2017 03:30:44 - Oleh : Perenc Keu

Pada hari Selasa (30/5) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016. Acara yang diselenggarakan di auditorium Gedung R.Soerasno Kantor Perwakilan BPK DIY, dihadiri Bupati/Walikota, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Inspektur dan Kepala BKAD se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

 

Acara diawali dengan penandatanganan Berita Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) antara Kepala Perwakilan BPK RI, dengan Bupati/Walikota dan Ketua DPRD, dilanjutkan dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan. Dalam sambutannya kepala BPK Perwakilan BPK RI, Yusnadewi menyampaikan bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Kabupaten/Kota wajib menyusun LKPD dan BPK karena tugas dan kewenangan konstitusinya wajib melakukan pemeriksaan atas LKPD tersebut. LKPD Tahun 2016 sendiri merupakan tahun kedua laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual, dimana penerimaan dan pengeluaran APBD diakui dan dicatat pada saat timbulnya hak dan kewajiban tanpa memperhatikan kas diterima/dikeluarkan. Adapun untuk LKPD tahun 2016 Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Gunungkidul mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam kesempatan tersebut Kepala Perwakilan BPK RI juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masing-masing pemerintah daerah atas kerjasama dan dukungannya selama pemeriksaan. Kepala Perwakilan juga menyampaikan bahwa atas rekomendasi LHP tersebut harus segera ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 hari sejak diterima LHP.

 

Sambutan selanjutnya oleh Bupati Gunung Kidul, Badingah mewakili Bupati/Walikota se-DIY, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyampaikan LKPD yang selanjutnya diserahkan kepada BPK untuk diperiksa melalui serangkaian pemeriksaan interim dan dilanjutkan pemeriksaan terinci/substantif. Badingah juga menyampaikan permohonan maaf bila masih ada kekurangan selama pemeriksaan dan menyatakan legowo atas apapun hasil pemeriksaan yang disampaikan BPK.

 

Sementara, Ketua DPRD Sleman, Hari Sugiharto, sebagai perwakilan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-DIY, menyampaikan apresiasi atas pemeriksaan yang telah dilaksanakan BPK atas LKPD tahun 2016. DPRD selaku mitra Bupati/Walikota yang karena salah satunya mempunyai fungsi pengawasan maka LKPD menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hari Sugiharto juga menyampaikan bahwa opini WTP bukan tujuan akhir dari LKPD, tetapi merupakan langkah awal untuk perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel serta pada akhirnya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Atas LHP atas LKPD tahun 2016, DPRD akan memantau dan mendorong Bupati/walikota untuk segera mengambil langkah-langkah perbaikan sesuai rekomendasi yang disampaikan BPK-RI.

 

Acara ditutup dengan pembacaan doa dan foto bersama antara Bupati/Walikota beserta pejabat terkait, Ketua DPRD dan tim pemeriksa BPK-RI.

« Kembali | Kirim | Versi cetak